Diarsipkan di bawah: Uncategorized
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Manouchehr Mottaki, menyatakan bahwa sentimen Islam adalah sebuah teori yang dikembangkan di Barat. Mottaki dalam sidang bersama menlu negara-negara Islam dan Barat di Astana, ibukota Kazakhstan, mengatakan, “Setelah hancurnya sistem dua kutub di dunia, liberal demokrasi berupaya menjadikan sentimen Islam sebagai teori yang dikembangkan di Barat. Teori itu menuntut adanya sebuah musuh di tengah opini umum untuk dilawan.”
Lebih lanjut Mottaki menuturkan, “Pemaksaan pada sekulerisme sepenuhnya bertendensi politik, bukan budaya, yang bermuara dari definisi Barat tentang wacana liberal demokrasi. Namun dengan meletusnya revolusi Islam, perkembangan setelah itu dihadapkan pada kegagalan.” Ditegaskannya pula, Eropa harus menyusun ketetapan dan aturan yang membedakan penistaan terhadap agama dengan pengertian kebebasan.
Mottaki juga juga mengatakan, “Di saat radikalisme dihubungkan dengan agama untuk kepentingan anti agama dalam lingkup luas dan anti Islam dalam lingkup yang lebih spesifik, kita menyaksikan kebebasan penuh bagi sekularisme radikal di Barat. “ Dikatakannnya pula, “Sentimen terhadap Islam merupakan tantangan bagi semua pihak. Sebab, masalah ini berdampak pada perdamaian dan keseteraan internasional.” Ia menambahkan, penyelesaian problema dunia menuntut solusi global yang memerlukan dua hal, kesepahaman dan partisipasi dunia. Akan tetapi kedua hal itu telah diabaikan oleh Barat.
Dalam kesempatan yang berbeda, Mottaki seusai sidang soal Barat dan Islam, di hadapan para wartawan mengatakan, pengaturan dunia baru dengan sistem lama dan unilateralisme merupakan hal yang tidak mungkin terealisasi. Dikatakannya, “Dunia baru tengah terbentuk. Untuk itu, dunia baru harus dikenali dengan baik dan sistem lama atau unilateralisme tidak dapat diterapkan di sana.”
Kepada negara-negara adidaya, Mottaki mengatakan, “Meski kalian menguasai media media dunia, tapi kalian tidak dapat selalu mempertahankan opini umum soal kebatilan dan kalian tidak dapat mengabaikan kebenaran itu sendiri.” Ditegaskannya pula, negara-negara Barat tidak dapat menyuarakan slogan hak-hak asasi manusia, namun pada saat yang sama, mereka melakukan tindakan kriminal di penjara-penjara Abu Ghraib dan Guantanamo. (Alireza Alatas)
(Sumber: IRIB)
Diarsipkan di bawah: Budaya
Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yangselama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untukmelakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakilmasyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja.Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini disosialisasikan dan didiskusikan kembali. Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali.
Keadaannya sungguh buruk:
1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi untuk marah dan memaki- maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki,
disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog. Mengingatkan saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan dirinya mewakili kaum preman.
2. Gubernur Bali menyatakan: “Kami bukan saja menolak RUU Pornografi tapi juga menolak membahasnya! “
3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan. Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali, mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.
4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI Bali akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada
mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini.
5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini. Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu pernyataan singkat: “Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini.” Tepuk tangan pun bergemuruh.
6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi. Saya sarankan pada dia,
kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya katakan, kalau Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI Bali memang mendukung penolakan.
7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.
8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.
Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang, kata siapa hidup ini mudah?
ade armando
Diarsipkan di bawah: Politik
Mantan Presiden Kuba, Fidel Castro, menyatakan, negara-negara kapitalis Barat yang tengah dililit krisis keuangan, tidak dapat melimpahkan kondisi tersebut ke negara-negara lain. Sebagaimana dilansir Kantor Berita AFP dari Havana, Castro di Havana, hari Rabu, mengatakan, negara-negara kapitalis Eropa tidak dapat menyelesaikan problema-problema mereka sendiri. Mereka gagal menghadapi pengangguran, kendala para pemodal yang kehabisan uang dan sektor pertanian yang hancur. Untuk itu, Barat dapat melimpahkan kondisi tersebut dan penyelesaian problema-probkema tersebut ke negara-negara lain.
Masih mengenai krisis AS, Presiden Venezuela, Hugo Chavez, menyatakan bahwa ada kemungkinan harga minyak yang dalam beberapa bulan akhir ini mencapai separoh, terus mengalami penurunan menyusul keterpurukan ekonomi AS. Kantor Berita Reuters dari Karakas melaporkan, Chavez, hari Rabu, seraya menyinggung bahwa separoh pemasukan pemerintah Venezuela terpenuhi dari hasil penjualan minyak, juga mengatakan, “Ada kemungkinan Venezuela terkena imbas krisis ekonomi dunia. Akan tetapi negara ini tidak akan terpuruk karena menurunnya income minyak.”
Berdasarkan laporan tersebut, para pejabat Karakas menyatakan, “Venezuela yang termasuk negara penyuplai minyak terbesar AS, memprediksikan anggaran negaranya untuk tahun mendatang, berdasarkan harga minyak 55 hingga 60 dolar AS perbarelnya.”
Diarsipkan di bawah: Politik
Juru Bicara Pemerintah Irak, Ali al-Dabbagh, mengkritik pernyataan terbaru Panglima Militer AS di Irak, Raymond Odierno. Kantor Berita Xinhua melaporkan, Ali Al-Dabbagh menyebut tudingan Jenderal Raymond Odierno terhadap Iran soal penyuapan atas sejumlah anggota Parlemen Irak untuk menentang perjanjian keamanan Baghdad-Washington, sebagai tindakan yang tidak pantas ditujukan pada para anggota parlemen negara ini.
Lebih lanjut Ali Al-Dabbagh menjelaskan, para anggota Parlemen Irak bekerja secara demokrati dan berlandaskan pada wewenang dan tanggung jawab mereka dalam menjelaskan sikap-sikapnya.
Terkait hal ini, seorang anggota parlemen dari Aliansi Patriotik Demokrasi Kurdistan, Mohsen Al Saadun menepis tudingan Odierno dan mengatakan, “Menuding berkhianat kepada para anggota Parlemen Irak adalah tindakan yang berbahaya.” Al Saadun menuntut Panglima Irak untuk menyampaikan bukti terkait tudingan penyuapan Iran atas para anggota Parlemen Irak.
Seorang anggota Sunni yang berafiliasi dengan Front Kemufakatan Irak, Husein Al-Falouji, menilai pernyataan Raymond sebagai upaya untuk menekan mayoritas anggota parlemen Irak yang menentang arogansi AS. Dikatakannya pula, ” Tudingan itu sengaja dilontarkan untuk mengelabui opini umum, sehingga para anggota yang menolak perjanjian keamanan dengan AS dikesankan terpengaruh oleh Iran.”
Panglima Militer AS dalam wawancaranya dengan Koran Washington Post, edisi Senin, mengklaim, laporan-laporan intelejen AS menunjukkan bahwa Iran berupaya menyogok para anggota legislatif untuk menolak perjanjian keamanan Washington-Baghdad yang isinya memperbolehkan penempatan pasukan AS di negera ini.
Pernyataan Raymond itu disampikan di saat rakyat dan para pejabat negara ini menentang segala penandatanganan atas nota kesepakatan yang bertentangan dengan kedaulatan dan independensi negara ini.
Diarsipkan di bawah: Politik
Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani, menyinggung krisis keuangan AS dan menyatakan bahwa negara-negara tidak seharusnya mengganti rugi kekeliruan Gedung Putih dan membayar biaya pengerahan pasukan AS. Wartawan IRIB melaporkan, Larijani di sela-sela Sidang AntarParlemen Sedunia (IPU), di Jenewa, Selasa sore, di hadapan para wartawan mengatakan, “Sederet kekeliruan AS beberapa tahun terkahir menimbulkan problema besar keuangan dunia. Dalam satu dua dekade terakhir ini, AS berpikir bahwa negaranya adalah satusatunya pihak yang mengatur dunia. Pihak yang mengklaim demikian sudah seharusnya bertanggungjawab atas kondisi yang ada.”
Seraya menyinggung perlawanan terhadap terorisme dan narkotika yang dijadikan alasan AS untuk menyerang Irak dan Afghanistan, Ali Larijani juga menjelaskan laporan Sekjen PBB, Ban Ki Moon, mengenai kondisi narkotika di Afghanistan. Dikatakannya, “Berdasarkan laporan tersebut, operasi anti keamanan di Afghanistan sejak tahun 2001 hingga tahun ini, meningkat 441 kali lipat. Mereka sepertinya belum menangkap Ben Laden. Bahkan, produksi narkotika yang berjumlah 200 ton pada tahun 2001, meningkat drastis menjadi 9000 ton pada tahun 2008.” Larijani menambahkan, “Ada 320 laboraturium di Afghanistan. Dalam kurun delapan tahun pendudukan, fasilitas mereka dipercanggih. Yang menarik lagi, sebagian besar narkotika dipindahkan melalui bandara di Kabul yang dikendalikan oleh AS.” Dikatakannya pula , kondisi Afghanistan saat ini menunjukkan bahwa 21 provinsi berada di luar kendali Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Hal ini membuktikan bahwa pasukan AS tidak mampu mengendalikan negara ini.
Ketika menjawab pertanyaan tentang aktivitas nuklir Iran, Larijani menyebut perundingan sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran. Dikatakannya, “Beberapa perundingan akhir-akhir ini mengindikasikan adanya solusi untuk menyelesaikan masalah nuklir. Namun pihak lain malah meninggalkan meja perundingan. Hingga kini, kami masih berada di depan meja perundingan. Kami setiap saat siap berunding dengan pihak lain.”
Dalam konferensi pers tersebut, seorang wartawan menuturkan, salah satu dari kedua kandidat presiden AS meyakini opsi militer untuk menghadpi Iran. Terkait hal ini, Ali larijani mengatakan, “Kami tidak memungkiri klaim-klaim mereka. Akan tetapi, jika mereka tetap melakukan kesalahan, kami akan membangunkan mereka dari tidur dengan kondisi yang buruk. Ada kemungkinan mereka menyerang lebih dahulu, tapi mengakhiri konflik tidak berada di tangan mereka. Saya berpikir bahwa langkah rasional yang paling rendah adalah menjlain hubungan diplomatik dan membuka kedutaan besar.”
Diarsipkan di bawah: Politik
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menekankan bahwa Moskow akan menghadiri perundingan Jenewa bila Abkhazia dan Ossetia Selatan dilibatkan dalam perundingan tersebut. Kantor Berita Fars mengutip laporan Interfax, menyebutkan, Lavrov hari Sabtu di hadapan para wartawan, menjelang pertemuan Jenewa mengatakan, “Rusia hanya akan mengikuti perundingan bila wakil Abkhazia dan Ossetia Selatan ikut serta dalam perundingan tersebut.” Konferensi Internasional Jenewa akan digelar pada tanggal 15 September guna membahas masalah keamanan di Kaukasus.
Lavrov mengatakan, “Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier dibahas berbagai masalah mengenai realisasi prakarsa penyelesaian konflik Kaukasus dalam kontek kesepakatan antara Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy dan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev.
Menurut Lavrov, perundingan semacam ini yang membahas masalah-masalah jaminan keamanan di kawasan, tidak akan memberikan hasil apapun tanpa partisipasi penuh Abkhazia dan Ossetian Selatan. Sebab, dua kawasan ini adalah korban serangan militer Georgia. Untuk itu, suara mereka harus didengar.
Diarsipkan di bawah: Politik
Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Islam Iran, Shamsodin Hosseini, menyatakan bahwa krisis keuangan dan larinya investasi dari pasar Barat merupakan peluang yang tepat bagi pasar keuangan sejumlah negara stabil untuk menyerap sebagian investasi tersebut. Sebagaimana dilaporkan IRIB, Hosseini yang tengah menghadiri Konferensi Bank Dunia di Washington, di hadapan para wartawan, hari Sabtu, mengatakan, “Krisis keuangan Barat lebih berimbas pada pasar-pasar finansial yang beraliansi dengan Barat, sedangkan ekonomi negara-negara yang tidak bergantung penuh dengan Barat tidak dihadapkan pada dampak serius dari krisis finansial tersebut.”
Hosseini menambahkan, Iran adalah di antara negara yang tidak bergantung pada pasar-pasar keuangan Barat. Untuk itu, perokonomian negara ini tetap stabil. Diharapkan sebagian sumber keuangan yang keluar dari lembaga-lembaga keuangan Barat dapat tersedot di pasar ini. (Sumber IRIB)
Diarsipkan di bawah: Politik
Perjanjian militer antara Turki, Rezim Zionis Israel dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjadi berita hangat di negeri ini. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka diperbolehkan menggunakan zona Turki untuk latihan militer. Sebelumnya, Todays Zaman, terbitan Turki, melaporkan, pemerintah Ankara membeli sistem pertahanan anti serangan udara S-300 dan Tor M1 dari Ukraina dan Belarusia senilai satu juta dolar AS. Seluruh sistem yang dibeli itu ditempatkan di pusat latihan militer Angkatan Udara Turki, Konya.
Berdasarkan data yang ada, di pusat latihan militer Konya, tidak hanya pilot-pilot Turki dilatih, tapi juga personel Anngkatan Udara Rezim Zionis Israel, Yordania dan Pakistan digembleng. Dengan demikian, pemerintah Turki mengizinkan tentara Zionis dan negara-negara Barat menggunakan kawasannya untuk ajang latihan militer dan transaksi senjata.
Lebih dari itu, Turki, NATO dan Zionis Israel pernah menggelar manuver militer bersama. Tentu saja, latihan militer yang digelar di negeri Turki berdampak negatif pada opini umum negeri ini. Rakyat Turki yang cukup agamis tentunya menentang segala kerjasama dengan Rezim Zionis Israel. Yang lebih mengejutkan lagi, latihan militer gabungan tersebut dilakukan di pangkalan terbesar latihan militer angkatan udara Turki di Provinsi Konya.
Bersamaan dengan manuver gabungan tersebut, kalangan politisi, khususnya Partai Saadet di Turki, mengkritik keras langkah yang ditempuh militer negeri ini. Salah satu pejabat Partai Saadet yang juga kelompok Islam terkuat di Turki mengatakan, ” Jet tempur F-16 milik Israel telah membombardir Lebanon dan Palestina. Kini, tentara-tentara Zionis menggelar latihan perang di zona udara Konya dan kota Maolana. Melalui manuver tersebut, mereka berlatih membombardir kawasan-kawasan muslim.”
Di tengah kondisi seperti ini, perjanjian militer antara Ankara, Tel Aviv dan NATO yang memperbolehkan latihan militer di zona udara Turki, tentunya menimbulkan aksi protes dari kalangan masyarakat negara ini. Mengingat adanya infiltrasi tentara Israel dan AS di Irak utara, opini umum negara ini menilai dukungan mereka terhadap PKK sebagai penyebab berlanjutnya eksistensi kelompok separatis di negeri ini.
Aksi protes warga Turki atas kebijakan sewenang-wenang AS di kawasan memaksa pemerintah Ankara memanggil Duta Besar AS untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama baru militer antara Turki dan Rezim Zionis Israel mengundang reaksi baru ummat Islam di negeri ini. Bagi rakyat Turki, perjanjian militer dengan Zionis Israel merupakan hal yang tak dapat diterima. (Alireza Alatas)
(Sumber:IRIB)
Diarsipkan di bawah: Politik
Dewan Pelaksana The Asian Parliamentary Assembly (APA) dalam sidangnya, Rabu sore, menyerahkan draft statemen konferensi untuk diratifikasi delegasi-delegasi parlemen yang menghadiri pertemuan APA di Tehran. Menciptakan pasar energi bersama, melawan kemiskinan, membangun kerjasama di bidang lingkungan hidup, mengatasi pemanasan global, menghormati budaya antarnegara Asean, memperkokoh kerjasama antarparlemen Asean dan perjanjian persahabatan di Asia adalah di antara poin-poin yang tertera dalam draft tersebut. Poin-poin tersebut akan diratifikasi final di pertemuan APA yang akan digelar di Jakarta, bulan November.
Pertemuan APA digelar hari ini di Tehran yang diawali dengan pidato Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani. Dalam pidatonya, Larijani menyinggung krisis regional dan global dan menyebut kondisi Irak, Palestina, Afghanistan, Lebanon serta penyiksaan di penjara-penjara Abu Ghraib dan Guantanamo sebagai tragedi yang menyedihkan akibat kebijakan sepihak Barat.
Lebih lanjut Larijani mengkritik keras kebijakan yang diistilahkan dengan perlawanan terhadap terorisme. Bahkan ia menyatakan bahwa langkah-langkah Barat justru memperkeruh terorisme di kawasan dan dunia. Dikatakannya pula, peningkatan produksi narkotika di Afghanistan yang mencapai 9000 dari 3000 ton, merupakan contoh nyata dampak kebijakan anti terorisme Barat di kawasan.
Di benua Asia, terdapat peluang besar untuk menjalin kerjasama antarnegara yang dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan menentukan masa depan benua yang luas ini. Perkembangan terbaru seperti peran Rusia di kancah regional dan internasional, kekuatan ekonomi baru dan teknologi Cina, perkembangan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara, perkembangan teknologi di barat Asia dan Timur Tengah, kekuatan energi minyak dan gas di Asia, semua itu termasuk di antara faktor pernting yang dapat mempengaruhi masa depan Asia. Dari sisi lain, instansi-instansi sipil seperti forum antarparlemen negara-negara Asia mempunyai peran penting untuk memperkuat kerjasama antarnegara di benua ini.
Melihat fenomena seperti ini, ide-ide inovatif seperti traktat persahabatan antar negara Asia dan pembentukan pasar energi bersama di benua Asia dapat dikatakan sebagai prakarsa yang membantu merealisasikan kerjasama di benua ini. Dalam kontek ini, Republik Islam Iran yang juga salah satu negara pendiri APA berjuang keras untuk memperkokoh organisasi ini dan memperjuangkan visi-visinya. (Alireza Alatas)
(Sumber: IRIB)
Diarsipkan di bawah: Uncategorized
John McCain dan Barack Obama kembali bertarung dalam debat kedua di Belmont University, Nashville, Tennessee, Selasa (7/10) waktu setempat atau Rabu (8/10). Dalam acara debat tersebut yang ditayangakan televisi setempat, kedua kandidat presiden AS menjawab pertanyaan-pertanyaan secara terulis dan lisan yang dilontarkan oleh para pemilih yang menghadiri acara debat tersebut.
Mengingat kondisi krisis ekonomi di Negeri Paman Sam, perhatian para pemilih lebih tertuju pada program ekonomi yang ditawarkan oleh kedua kandidat AS. Dalam acara debat kedua, kandidat presiden AS asal Partai Demokrat dan Partai Republik lebih memperdebatkan isu-isu yang bersangkutan kebijakan pajak, program komprehensif energi dan lingkungan hidup.
McCain menuding Obama berupaya mendongkrak biaya pajak dan memperingatkan bahwa kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden AS akan menimbulkan terpuruknya proses produksi di dalam negeri. Sementara itu, Obama mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Dikatakanya, “McCain mengurangi biaya pajak demi kepentingan orang-orang kaya.” Kebijakan perpajakan dapat dikatakan sebagai poin kunci dalam pemilihan presiden AS pada tahun 2008. Sebab, sebagian besar warga AS, dari satu sisi, mendukung pengurangan pajak agar masyarakat dapat menabung dan meningkatkan daya beli. Akan tetapi dari sisi lain, mereka mengaku kecewa dengan ketidakseimbangan bujet pemerintah federal dan negara bagian di negeri ini. Kebijakan pengurangan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Presiden AS, George W. Bush dinilai hanya menguntungkan para pemilik modal. Sebab, kalangan menengah ke bawah yang tidak mempunyai cukup modal akan dibebani tanggung jawab untuk menanggung dana krisis ekonomi saat ini, melalui kebijakan pengurangan pajak.
Menurut para pakar ekonomi, resesi keuangan tidak hanya menimpa pasar-pasar saham, tapi juga menghantam kehidupan sehari sehari warga AS. Dampak-dampak krisis ekonomi yang dialami langsung oleh warga negeri ini, dapat dilihat dari ludesnya tabungan keluarga, anjloknya nilai saham, meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli.
Selain itu, warga negara AS mengkhawatirkan mekanisme jaminan konsumsi energi yang kian meningkat. McCain dalam acara debat tersebut berjanji akan melawan ketergantungan AS atas impor minyak dan menjamin konsumsi energi dengan cara membangun reaktor-reaktor nuklir baru dan menggunakan sumber-sumber minyak di landas kontinen. Sementara itu, Obama berpendapat bahwa pelaksanaan program tersebut akan merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak buruk pada kehidupan manusia.
Perdebatan pertama dan kedua antarkandidat presiden AS masih tidak mengubah hasil polling sebelumnya. Jajak pendapat yang dilakukan setiap hari oleh Gallup, Selasa, memperlihatkan Obama unggul sembilan angka di tingkat nasional. Hasil angket Gallup menyebutkan, Obama lebih unggul 51 persen berbanding 42 persen atas McCain. Adapun jajak pendapat CNN menyatakan Senator Illionis tersebut lebih unggul dengan angka 53 persen, sedangkan McCain 45 persen. (Alireza Alatas)
(Sumber: IRIB)
