Kembalilah ke Tanah Air!

Penasehat Keamanan Nasional Irak, Mowafaq Al-Rabei, membenarkan bahwa AS telah menjawab usulan-usulan Irak tentang nota kesepakatan keamanan. Al-Rabei mengatakan, “Washington telah menjawab revisi usulan Baghdad soal nota kesepakatan keamanan dengan tidak memperpanjang penempatan pasukan AS di Irak setelah tahun 2011.” Menurut rencana, jawaban AS itu akan diserahkan para pemimpin partai politik Irak.

Kekebalan hukum para tentara dan karyawan AS di Irak serta penarikan mundur pasukan dari Irak merupakan dua topik yang secara serius diperselisihkan Baghdad dan Washington. Menurut Baghdad, kekebalan hukum warga AS dinilai sebagai hal yang bertentangan dengan kedaulatan dan independensi Irak. Sementara itu, Washington sebelumnya bersikeras mencantumkan poin tersebut dalam perjanjian keamanan Irak-AS. Bahkan Gedung Putih tidak bersedia merevisi perjanjian tersebut.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa AS tidak dapat membendung arus penentangan dari dalam Irak dan kekompakan para pejabat negeri Kisah 1001 Malam. Juru Bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon), Brian Whitman, menyebut positif jawaban AS kepada Irak dan mengatakan, “Bagi kami, perundingan telah berakhir.” Menanggapi pernyataan ini, Juru Bicara Pemerintah Irak, Al Al-Dabbagh mengatakan, “Pada akhirnya, parlemen Irak akan mengambil keputusan menyetujui atau menentang perjanjian keamanan Baghdad-Washington.”

Menurut para analis politik, jawaban Washington mengenai penempatan pasukan AS di Irak yang tidak diperpanjang setelah tahun 2011 dapat dikatakan sebagai indikasi kegagalan AS di negeri Kisah 1001 Malam. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, tanggal 31 Desember adalah waktu terakhir bagi pasukan AS di Irak. Kelompok neo-konservatif AS dan para pendukung Bush sepertinya tengah menguji langkah-langkah baru untuk mengakhiri perjanjian keamanan Baghdad-Washington sebelum akhir tahun ini.

Mengingat penentangan luas di dalam negeri Irak sendiri, AS tidak mempunyai jalan lain kecuali menunjukkan sikap toleran atas revisi perjanjian yang diusulkan pemerintah Irak. Meski jawaban detail AS atas usulan Irak belum dipublikasikan, tapi penentangan luas dan demonstrasi rakyat Irak menunjukkan bahwa bangsa ini sama sekali tidak mempercayai pemerintah AS. Mereka menilai perjanjian keamanan Baghdad-Washington sebagai upaya hegemoni AS atas Irak semata.

Hari Jumat, ratusan ribu warga Irak setelah menunaikan shalat Jumat (7/11) kembali menggelar unjuk rasa di Baghdad. Dalam demontrasi tersebut, warga Irak mengecam berlanjutnya pendudukan AS dan menentang perjanjian keamanan Washington-Baghdad.

Berbeda dengan reaksi pemimpin-pemimpin dunia atas kemenangan Senator Barack Obama dalam pemilu presiden AS ke-56, Presiden Rusia, Dmitry Medvedev cenderung bersikap pasif dalam menyikapi kemenangan kandidat presiden Demokrat. Bahkan, ia dalam pidatonya di Dewan Federal Rusia tidak mengucapkan selamat kepada Obama. Sikap Medvedev itu menunjukkan bahwa Kremlin tidak mempedulikan siapapun yang menjadi presiden AS. Bagi Medvedev, sederet problema AS dengan Rusia harus dapat diselesaikan oleh presiden baru negara ini.

Pemilihan waktu pidato tahunan Medvedev diperhitungkan sedemikian rupa. Setelah Obama diumumkan sebagai presiden mendatang AS, Medvedev dalam pidatonya secara tidak langsung memulai diplomasinya dengan pemerintah baru AS dan menyatakan bahwa Moskow tidak akan menganulir kebijakannya soal sistem pertahanan rudal AS.Medvedev secara blak-blakan mengatakan, “Rusia akan menempatkan sistem rudal Iskander di kawasan Kaliningrad untuk menghadapi ancaman sistem pertahanan rudal AS.” Langkah ini sengaja dilakukan oleh Medvedev sehingga pemerintah baru AS tidak melakukan kekeliruan pemerintah sebelumnya.

Pada bulan Agaustus, Medvedev menyatakan bahwa negaranya akan mengambil langkah militer untuk mereaksi sistem pertahanan AS. Disamping itu, Moskow juga menuntut perundingan dengan AS dan kesepakatan baru untuk mengurangi hulu ledak nuklir kedua negara. Berdasarkan laporan tersebut, masa kontrak sebelumnya antara Rusia dan AS akan berakhir pada bulan Desember.

Masih mengenai hubungan AS dan Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam pernyataannya setelah pengumuman kemenangan Obama, mengimbau presiden baru supaya serius mengendalikan senjata nuklir AS. Sebab, hal itu bersangkutan dengan stabilitas dan keamanan dunia.

Belum lama ini, Medvedev dalam pidatonya menyebut penandatanganan kontrak baru antara Rusia dan AS sebagai langkah yang penting. Dikatakannya, segala kesepakatan mengenai pengurangan senjata nuklir AS dan Rusia harus tertuang dalam kontrak. Medvedev dalam pidatonya, hari Kamis, menyatakan bahwa Moskow menanti reaksi positif dari Washington.

Pada dasarnya, Presiden Rusia telah menyerahkan tanggung jawab hubungan baru antara Moskow dan Washington kepada para pejabat pemerintah baru AS yang 77 hari lagi menginjakkan kaki mereka ke Gedung Putih. Dalam pidatonya, Medvedev juga mengharapkan sejawat barunya dari AS dapat melakukan hubungan optimal dengan Rusia.

Pada intinya, Medvedev sudah menyampaikan kerangka kebijakan luar negeri Rusia sebelum Obama menentukan prioritas kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, Rusia telah memulai diplomasi barunya lebih dahulu dari Obama.

Di tengah santernya propaganda mengenai penandatanganan nota bersama antara Perdana Menteri Rezim Zionis Israel, Ehud Olmert dan Pemimpin Otorita Palestina, Mahmoud Abbas di penghujung masa jabatan kabinet Israel saat ini, Menteri Luar Negeri Rezim Zionis Israel, Tzipi Livni yang juga Ketua Partai Kadima menyangsikan langkah tersebut.

Livni mengatakan, “Meski kabinet Israel saat ini terus menekankan berlanjutnya perundingan dengan para pejabat Otorita Palestina, kondisi saat ini tidak mendukung untuk melakukan kesepakatan dengan bangsa Palestina. ” Dikatakannya pula, “Nota bersama antara Israel dan Palestina tidak akan ditandatangani hingga kepastian hasil pemilihan mendatang.”

Kabinet Zionis Israel saat ini bersifat sementara menyusul kegagalan Livni dalam pembentukan kabinet baru, pembubaran parlemen dan pengumuman pemilihan dini pada bulan Februari, tahun 2009. Dalam pemilihan dini parlemen yang bersandarkan pada jajak-jajak pendapat diprediksikan akan terjadi pertarungan ketat antara Ketua Partai Kadima, Tzipi Livni, dan Ketua Partai Likud, Benyamin Netanyahu. Hingga beberapa pekan lalu, Netanyahu disebut-sebut sebagai pihak yang akan menang dalam pemilu mendatang. Dengan demikian, Ketua Partai Likud ini akan bersaing ketat dengan Tzipi Livni.

Tak diragukan lagi, Livni dan Olmert akan mengambil langkah-langkah politik yang diperhitungkan di tengah sisa masa tugas kabinet dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan mereka yang belum tuntas. Hal itu sengaja dilakukan untuk menyedot suara komunitas Yahudi di Palestina pendudukan dalam pemilihan mendatang.

Pada saat yang sama, Otorita Palestina juga mempunyai kondisi politik yang sama dengan Israel. Masa jabatan Mahmoud Abbas sebagai Pemimpin Otorita Palestina akan berakhir pada tanggal 9 Januari 2009. Setelah itu, pemilihan umum akan digelar guna menentukan pemimpin Otorita Palestina mendatang.

Dapat disimpulkan bahwa jika nota bersama ditandatangangi kedua pihak, perdana menteri mendatang Israel dituntut menindaklanjutinya. Penandatangan nota bersama itu dapat dikatakan sebagai langkah untuk mengikat kebijakan politik berikutnya. Jika Partai Kadima menang dalam pemilihan tersebut, partai ini akan menindaklanjuti penandatanganan nota bersama tersebut. Namun, bila partai lainnya menang dalam pemilihan mendatang, partai itu pun terpaksa menerima langkah yang ditempuh kebijakan sebelumnya.

Nemun berdasarkan fakta yang ada, perdana menteri Israel tidak diharuskan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ketidakjelasan nasib kesepakatan Oslo, Gaza-Jericho, Taba, Peta Jalan dan puluhan perjanjian lainnya membuktikan fakta tersebut.

Kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Barack Obama berhasil menang telak dalam pemilihan presiden AS ke 56. Dengan demikian, Obama terpilih sebagai presiden pertama Afrika-Amerika di negeri Paman Sam. Ia berhasil meraup mayoritas electoral vote mengungguli calon presiden dari Partai Republik, John, McCain. Berdasarkan data terbaru, Obama berhasil mengantongi 333 electoral vote. Para pengamat politik menilai terpilihnya Obama yang berkulit hitam sebagai perubahan besar di AS. Dalam beberapa dekade terakhir ini, warga kulit hitam tertindas di negeri ini, bahkan mayoritas mereka dihalangi untuk memilih hak suaranya dalam pemilihan di negeri ini. Namun kini, warga kulit hitam di negeri ini menyaksikan presiden AS yang berkulit hitam.

70 hari lagi, Obama akan menerima kunci Gedung Putih dari Presiden George W. Bush. Dengan berakhirnya ketegangan kampanye kandidat presiden, masa depan AS kini ada di tangan presiden baru yang berkulit hitam. Mengingat slogan perubahan yang disuarakan Obama selama kampanye, warga AS menanti harapan segar yang disuarakan presiden kulit hitam selama kampanye. Tantangan pertama bagi Obama saat ini adalah mengendalikan kondisi ekonomi AS yang labil.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, kondisi ekonomi AS benar-benar terpuruk. Jutaan warga AS telah kehilangan tabungan dan investasi mereka menyusul kebangkrutan sejumlah lembaga finansial di Wall Street, anjloknya nilai saham di AS dan dunia yang mencapai titik nadir. Angka pengangguran sudah melampui enam persen. Hutang negara membengkak hingga 11 trilyun Dolar. Di tengah kondisi seperti ini, Obama dihadapkan pada tantangan yang serius untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Di kancah politik luar negeri terdapat sederet harapan dan penantian atas kebijakan baru Obama. Selama kampanye, Obama berkali-kali menjanjikan akan mengakhiri perang Irak dan memperkokoh kebijakan AS dalam menghadapi ancaman keamanan. Mengurangi kebijakan sepihak dan militerisme pemerintah AS sebelumnya adalah di antara penantian dan harapan masyarakat internasional atas presiden mendatang AS.

Masa kepresidenan Bush dan kelompok konservatif negeri ini selama delapan tahun telah merusak wajah AS di hadapan masyarakat dunia. Perang Irak, masalah lingkungan hidup, doktrin pre-emptive (serangan dini) dan pelanggaran atas sejumlah traktat dunia adalah di antara kritikan komunitas internasional atas pemerintah AS.

Di tengah kondisi sulit seperti ini, muncul sederet pertanyaan yang ditujukan pada Obama; Apakah yang akan dilakukan oleh presiden baru AS? Bisakah ia melakukan perubahan mendasar dalam mengendalikan kebijakan dalam negeri dan luar negeri AS?

Pada saat yang sama, Obama setidaknya dapat memenuhi sebagian janjinya dan menenangkan masyarakat dunia dari ambisi intervensi dan kebijakan perang Washington. Mungkin inilah yang membuat masyarakat Timur Tengah sedikit lega dengan terpilihnya Obama. Presiden baru AS ini setidaknya lebih lembut ketimbang Bush. Meski demikian, tidak boleh dilupakan bahwa siapapun presidennya, AS tetap berada di bawah kendali kebijakan makro negara ini.

Rabu pagi, tepatnya tanggal 5 November 2008, bersamaan dengan berakhirnya waktu pemilihan presiden AS, Barack Obama dinyatatakan menang telak dalam Pilpres AS ke-56. Bahkan, bukan hanya unggul, Obama juga menyapu bersih suara di kantong suara lawannya dari Partai Republik, John McCain. Senator 47 tahun itu “membirukan” Negeri Paman Sam setelah empat tahun sebelumnya Partai Republik dengan capres George W. Bush membuat “merah” AS.

Pekan lalu, Televisi CBS, NBC dan FOX secara bersamaan selama setengah jam menayangkan film kampanye Obama. Biaya penayangan kampanye di ketiga televisi itu dan sejumlah stasiun televisi kecil lainnya diperkirakan mencapai enam juta dolar. Dana besar itu disebut sebagai angka tertinggi dalam sejarah kampanye kandidat presiden di negeri Paman Sam. Para analis media berpendapat bahwa tim sukses Obama sengaja mengeluarkan dana sangat besar untuk menyudutkan kampanye televisi Senator John McCain, kandidat presiden AS asal Partai Republik. Dalam beberapa pekan terakhir ini, kedua kandidat mengiklankan kampanye mereka di ratusan radio dan televisi. Dilaporkan bahwa Obama memiliki dana kampanye ratusan juta dolar lebih banyak ketimbang McCain.

Pada bulan Oktober, Obama harus membayar 100 juta dolar AS untuk propagandanya yang disiarkan televisi setempat. Dana yang dikeluarkan Obama itu lebih besar dari keseluruhan dana kampanye yang diterima tim sukses McCain pada bulan yang sama. Barack Obama setiap harinya menayangkan 7.700 kali siaran melalaui berbagai kanal televisi dan radio. Dana besar-besaran yang dikeluarkan kedua kandidat calon presiden AS disebut –sebut sebagai biaya kampanye termahal di dunia. Hingga kini, Obama dan McCain berhasil mengumpulkan dana kampanye dari para pendukungnya yang hampir menyentuh angka satu miliar dolar. Dilaporkan pula, sepertiga biaya itu digunakan untuk membiayai kampanye kedua kandidat tersebut. Biaya kampanye pemilihan AS, tahun 2008, diperkirakan mencapai lima miliar dolar.

Selain itu, Mantan Presiden AS, Bill Clinton dan wakilnya, Al Gore, dalam berbagai kesempatan mendukung Obama. Sementara itu, John Mc-Cain, pekan lalu, berkunjung ke negara-negara bagian yang merupakan basis Partai Republik. Namun kali ini, kandidat presiden asal Partai Republik kurang mendapat sambutan masyarakat setempat menyusul krisis ekonomi negara ini dan kebijakan perangnya.

Pekan lalu, Biro Investigasi Federal Amerika (FBI) berhasil menggagalkan rencana teror Barack Obama, kandidat presiden AS dari kubu Demokrat. Berita tersebut dipublikasikan di saat suasana pemilu di negeri Paman Sam kian memanas . Para pejabat FBI mengatakan, dua remaja anggota Neo-Nazi berniat meneror Senator Obama. Dalam aksi anti kulit hitam di Nashville, negara bagian Tennessee, dua remaja itu secara simbolik membantai 80 murid kulit hitam

Publikasi berita tersebut sebelum pelaksanaan pemilihan presiden AS dinilai sebagai hal sangat penting. Apalagi pemilihan presiden kali ini merupakan pemilihan pertama bagi masyarakat AS untuk memilih antara calon presiden kulit hitam atau kulit putih. Dalam sejarah 235 tahun Amerika, minoritas kulit hitam belum pernah mendapat tempat di Gedung Putih.

Data statistik menyebut lebih dari 14 persen populasi penduduk AS berasal dari keturunan Afrika. Dengan jumlah populasi sebesar itu, mereka hingga kini belum mendapat saham di sektor politik-sosial yang selayaknya di negeri ini. Memang, sejumlah tokoh kulit hitam seperti Colin Powell dan Condoleezza Rice dalam beberapa tahun terakhir ini, berhasil menduduki pos-pos penting di pemerintah AS. Meski demikian, jutaan warga kulit hitam di negara ini masih harus berjuang keras untuk keluar dari diskriminasi rasialis yang cukup dominan di sana. Bahkan bisa dikatakan bahwa indeks ekonomi dan sosial dan kesehatan di AS menunjukkan adanya kesenjangan yang luar biasa antara kulit putih dan hitam.

Sekalipun pengalamannya di dunia politik dinilai kurang, namun dengan slogan reformasi, Obama mampu melewati segala rintangan di tubuh kubu Demokrat sendiri. Fenomena ini tentunya sangat mengkhawatirkan kelompok-kelompok rasialis AS seperti Neo-Nazi dan Ku Klux Klan (KKK).

Pekan lalu, Senator senior Ted Stevens dari kubu Republik dijerat tuduhan menerima suap. Ted Stevens setelah terbukti menerima suap dinyatakan bersalah secara resmi oleh Pengadilan Federal Washington D.C. Sebelumnya, Ted Stevens dituduh menerima hadiah 250 ribu dolar secara ilegal dari sebuah perusahaan kontraktor. Pengadilan sebelumnya juga menjatuhkan hukuman Bill Alen, Direktur Eksekutif Perusahaan Minyak Veco. Corp, karena terbukti menyuap Stevens. Bill Alen yang berusia 84 tahun ini, menjabat sebagai senator negara bagian Alaska sejak tahun 1968 hingga kini.

Para pengamat politik bependapat bahwa putusan pengadilan terhadap senator senior Partai Republik yang disampaikan sepekan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden AS, dapat dikatakan sebagai pukulan telak terhadap partai ini. Meski demikian, Ted Stevens terus berupaya mempertahankan kursinya di Senat AS. Berdasarkan undang-undang negeri Paman Sam, seseorang tetap berpeluang menjadi anggota Kongres AS meski ia terlibat dalam kasus suap. Jurubicara Ted Stevens pakan lalu menyatakan bahwa Stevens akan tetap bersaing dalam pemilihan anggota Kongres. Kasus suap Ted Stevens membuktikan betapa banyak tokoh politik AS yang tersandung kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan skandal moral.

Selain kedua tokoh Partai Republik tersebut yang masing-masing berasal dari negara bagian Alaska, Gubernur Alaska sendiri, Sarah Palin, yang sekaligus kandidat wakil presiden kubu Republik, juga terjerat tuduhan penyalagunaan kekuasaan. Sejumlah jajak pendapat yang digelar dalam beberapa bulan terakhir menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kongres menurun drastis, bahkan lebih rendah dibanding tingkat kepercayaan kepada Gedung Putih. Disebutkan, tidak lebih dari 20 persen warga yang puas akan kinerja legislatif negara ini.Fenomena ini menunjukkan skandal keuangan dan moral telah mengakar begitu kuat di dalam instnasi-instansi pemerintahan AS yang salah satunya adalah Kongres.

Pekan lalu, Presiden AS, George W. Bush, memperingatkan bank-bank negara ini supaya tidak menyimpan bantuan keuangan dari pemerintah. Peringatan Bush itu disampaikan menyusul naiknya indeks saham di Wall Street. Bush dalam pidatonya mengatakan, bank-bank yang menerima suntikan dana ratusan milyar dolar AS sudah selayaknya membayar hutang mereka sesuai dengan permintaan nasabah. Para pengamat politik berpendapat bahwa aspek-aspek krisis keuangan yang meluas diumpamakan seperti gunung es yang bongkahan besarnya masih terselubung di dalam air. Meski dana ratusan milyar telah dikucurkan, tetap ada kekhawatiran bahwa proses perputaran uang dan investasi di kalangan perbankan dan industri dihadapkan pada jalan buntu. Jika produksi terus berada dalam kondisi macet, situasi ekonomi akan mencapai pada titik keterpurukan dan tingkat pengangguran akan terus meningkat.

Kondisi semacam ini jauh hari sudah diprediksikan bahwa dana penyelamatan ekonomi 700 milyar dolar tidak dapat membantu kondisi yang ada tanpa pembenahan sistem menejemen dan proteksi atas kinerja para pakar perbankan Wall Street. Krisis terbesar dalam 80 tahun terakhir ini telah menimpa negeri ini. Sekelompok bankir kapitalis yang curang telah menyeret lembaga-lembaga finansial yang dikelola mereka ke arah keterpurukan.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, di tengah perdebatan kampanye dan kekhawatiran atas krisis ekonomi AS yang kian parah, menghendaki pelaksanaan proses peremajaan gudang nuklir di negerinya. Dalam pidatonya, Gates mengatakan, “Kita harus kembali memulai uji coba nuklir dengan cara meremajakan gudang nuklir.” Seraya menyinggung upaya Rusia dan Cina untuk meremajakan gudang nuklir mereka, Gates berupapa menjustifikasi kebijakannya terkait hal ini. Para pengamat politik berpendapat bahwa pernyataan Gates ini menunjukkan perlombaan senjata antarkekuatan utama dunia telah dimulai.

Beberapa tahun setelah berakhirnya perang dingin, konsentrasi negara-negara adidaya tidak lagi tertuju pada pembuatan dan penumpukan senjata nuklir. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, proses pembuatan dan penumpukan senjata nuklir bukan berhenti, tapi malah kian marak. Bahkan sejumlah negara adidaya seperti AS menyatakan kesiapannya untuk memulai uji coba nuklir. Tak diragukan lagi, peremajaan gudang nuklir dapat menjadi kendala serius bagi proses perlucutan senjata. Pada tahun 2002, AS dan Rusia bersepakat mengurangi hulu ledak nuklir hingga 1700 dan 2200, yang dilakukan secara bertahap. Enam tahun telah berlalu dari kesepakatan tersebut, tapi AS kini mempunyai lima ribu hulu ledak. Tentunya langkah AS itu mengundang protes para pejabat Rusia.

Presiden Polandia, Lech Kaczynski, dan Presiden Lithuania, Valdas Adamkus, menuding Moskow tidak berkomitmen dengan kesepakatan perdamaian Uni Eropa soal penarikan mundur pasukan Rusia dari kawasan Georgia. Mereka juga menyebut perundingan antara Uni Eropa dan Rusia untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama strategis sebagai langkah yang terlalu dini. Presiden Adamkus dan Kaczynski dalam statemen bersama di Vilnius, ibukota Lithuania, seraya menyatakan dukungan mereka atas Georgia, juga mengatakan, “Hingga kini, pasukan Rusia belum kembali ke posisi-posisi sebelum perang.”

Disamping itu, Presiden Lithuania dan Presiden Polandia dalam pernyataan mereka menentang pelaksanaan perundingan antara Uni Eropa dan Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Perancis, Bernard Kouchner, menyatakan bahwa perundingan Uni Eropa dan Rusia untuk penandatanganan nota kesepakatan kerjasama strategis, segera akan dilaksankan. Dikatakannya pula, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa dan Rusia akan digelar pada tanggal 14 November di Perancis. Dalam konferensi tersebut, waktu perundingan antara Uni Eropa dan Rusia untuk menandatangani nota kesepakatan kerjasama strategis, akan ditentukan.

Penentangan dua negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur atas pelaksanaan perundingan antara Uni Eropa dan Rusia menunjukkan adanya friksi internal di kalangan 27 negara anggota Uni Eropa dalam menyikapi Rusia. Polandia dan Lithuania bernasib seperti negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Kedua negara tersebut mempunyai latar belakang sejarah yang buruk dengan Rusia karena penyerbuan Tentara Merah Uni Soviet. Lebih dari itu, negara-negara Eropa Timur lebih cenderung menjalin kerjasama dengan AS. Untuk itu, langkah Uni Eropa yang berupaya menetralisir hubungan Eropa dengan Rusia dihadapkan pada kritikan dari dalam sendiri. Negara-negara Eropa Timur mendukung adanya kawasan yang memisahkan kawasan mereka dengan Rusia sehingga kekuasaan Uni Soviet tidak terulang kembali pasca hancurnya rezim ini. Bagi negara-negara Eropa Timur, Rusia masih membawa misi lama Uni Soviet yang berupaya menguasai kembali kawasan-kawasan lama yang telah terpisah. Melihat situasi politik tersebut, sangatlah dimengerti bahwa negara-negara Eropa Timur menghendaki Ukraina, Moldova dan Georgia supaya segera bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pada saat yang sama, negara-negara kuat di Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia mempertimbangkan peringatan Moskow. Sebab, mereka menyadari bahwa Rusia selain mempunyai peran penting dalam menjamin kebutuhan bahan bakar di Eropa, juga memiliki peran kunci keamanan di benua ini.

Ala kuli hal, sikap keras Lithuania dan Polandia dapat menjadi penghalang perundingan antara Uni Eropa dan Rusia untuk menandatangani nota kesepakatan kerjasama strategis. Sebab, kedua negara tersebut dapat menggunakan hak veto mereka di Uni Eropa. Meski demikian, negara-negara kuat Uni Eropa seperti Jerman dan Perancis dapat meyakinkan Lithuania dan Polandia supaya tidak bersikeras mempertahankan sikap mereka soal Rusia. Para pengamat politik berpendapat, jika perundingan antara Uni Eropa dan Rusia tetap digelar, ada kemungkinan bahwa perundingan itu tidak mencapai kesepakatan dan hubungan kedua pihak tetap dihadapkan pada kendala yang serius.

Pemilihan presiden AS, anggota Kongres dan gubernur-gubernur AS digelar hari ini, tepatnya tanggal 4 November setelah hampir 22 bulan pertarungan ketat antarkandidat presiden. Dalam pemilu kali ini, sekitar 130 juta warga AS akan memilih presiden mendatang mereka. Berdasarkan laporan dalam pemilihan lebih awal yang digelar di beberapa wilayah negeri ini, kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Barack Obama mengantongi 57 persen suara. Jika hasil ini dapat bertahan hingga akhir pelaksanaan pemilihan presiden, Obama akan menjadi presiden AS ke-44. Jika Obama menang dalam pemilihan presiden AS, ia adalah seorang Afrika-Amerika yang pertama kali menjadi presiden AS. Dilaporkan pula, Obama mengalahkan calon presiden partai Republik John McCain dengan keunggulan 15-6 di Dixville Notch. Ini untuk pertama kali calon Demokrat meraih kemenangan di Dixville Notch sejak 1968. Sedangkan di kota kecil lainnya, Hart’s Location, Obama meraih 17 suara, McCain kebagian 10 suara. Padahal Hart’s Location memenangkan setiap calon Republik sejak mengadakan pemilihan awal pada 1996.

Dalam pemilihan Kongres, para kandidat antara Partai Republik dan Partai Demokrat juga bersaing ketat memperebutkan kursi Kongres AS. Selain memilih presiden mendatang AS, warga AS memilih 435 anggota DPR dan 35 senator dari seratus anggota Senat dan sepertiga gubernur dalam pemilihan spektakuler AS. Partai Demokrat berupaya mengantongi sembilan kursi di pemilihan Senat. Dengan mengantongi sembilan kursi tersebut, Partai Demokart dapat meraih 60 kursi Senat yang merupakan angka emas dan mencapai suara mayoritas di Senat setelah 30 tahun. Untuk menggagalkan hak veto presiden dibutuhkan minimal dua pertiga kursi di DPR dan Senat AS. Jika Gedung Putih, DPR dan Senat dapat dikuasai oleh Partai Demokrat dalam pemilihan umum kali ini, Partai Demokrat akan memiliki kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemerintah AS.

Sementara itu, sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa kekuatan tunggal Partai Demokrat dan ketidakseimbangan kekuatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik akan melemahkan landasan demokrasi di negeri Paman Sam ini. Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai tahun istimewa bagi Partai Demokrat menyusul kebijakan sembrono Partai Republik selama delapan tahun terakhir ini. Sikap anti-pati warga AS atas Partai Republik cukup beralasan. Kekacauan di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial telah membuat warga AS berpaling dari Partai Republik dan memilih Partai Demokrat.

Hingga kini, nasib kedua kandidat AS belum dapat dipastikan. Tim sukses Partai Republik terus berjuang menggelar polling-polling independen hingga detik-detik akhir menjelang pelaksanaan pemilu secara resmi. Partai Republik berharap dapat mengantongi suara mayoritas dari kalangan kulit putih di negara bagian Pennsylvania dan Virginia.

Pemungutan suara pemilu AS berakhir pukul 19.00-21.00 (Rabu pukul 07.00-09.00 WIB). Batas waktu pemungutan suara dapat mundur sesuai kebijakan otoritas setempat jika alasannya adalah masih banyak calon pemilih mengantre menjelang waktu penutupan.

Yang terpenting, bagaimana presiden terpilih AS baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik menyikapi sederet problema negeri ini seperti krisis keuangan di Wall Street dan perang Irak.

Pemilihan presiden AS tinggal beberapa jam lagi. Menurut rencana, masyarakat AS akan memilih presiden mendatang, sejumlah wakil di Kongres dan gubernur negara-negara bagian, pada pukul 08.00 waktu setempat, tanggal 4 November. Dalam beberapa hari terakhir ini, persaingaan antarkandidat presiden AS kian memanas. Tim sukses kedua kandidat mengerahkan segala kemampuannya untuk menyedot suara lebih banyak. Berdasarkan polling yang ada, kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Barack Obama, masih unggul dari rivalnya asal Partai Republik.

Meski Obama masih unggul dalam berbagai jajak pendapat, Televisi CNN dalam laporannya tidak menutup kemungkinan bahwa Obama akan kalah dalam pemilu spektakuler AS. Menurut laporan televisi tersebut, sangat mungkin bahwa masyarakat AS di detik-detik akhir, lebih memilih kandidat berkulit putih dari pada kandidat kulit hitam.

Disamping itu, fenomena Bradley mengkhawatirkan para pendukung Obama. Effect Bradley dikenal setelah mantan Walikota Los Angeles, Tom Bradley. Ia adalah seorang Afrika-Amerika maju dalam pemilihan gubernur California pada 1982. Jajak pendapat menunjukkan Bradley unggul dengan selisih poin besar. Partai Demokrat  saat itu meyakini bahwa jagonya akan menang. Tetapi, keyakinan Bradley dan hasil jajak pendapat ternyata keliru. Dia kalah atas calon Partai Republik, George Deukmejian.

Perkiraan jajak pendapat ternyata keliru karena sejumlah responden menipu. Masyarakat AS disebut-sebut sebagai warga munafik. Para responden itu memilih Bradley meskipun mereka tidak memilih Bradely pada hari pelaksanaan pemilihan. Hal inilah yang dikhawatirkan tim sukses Obama. Menurut jajak pendapat CNN terbaru, Obama unggul delapan persen, 50 dibanding 42 atas McCain. Beberapa analis memprediksi, selisih perolehan suara mereka bisa lebih ketat atau bahkan imbang jika efek Bradley menjadi faktor.

Berdasarkan pantauan atas fenomena Bradley, masyarakat AS tidak menghiraukan warna kulit dalam berbagai polling. Namun pada hari pelaksanaan pemilihan, mereka ternyata mempermasalahkan warna kulit dan lebih memilih kandidat berwarna kulit putih ketimbang kandidat berwarna kulit hitam. Ada kemungkinan bahwa fenomena seperti ini terulang kembali dalam pemilihan presiden mendatang AS.

Meski terdapat analisa tersebut, para pendukung Obama menyakini bahwa kondisi dekade 1980 berbeda dengan kondisi sekarang. Warga AS pun mempunyai kepercayaan lebih atas kalangan kulit hitam negeri ini. Istri Obama, Michelle, kepada Larry King dalam acara CNN mengatakan banyak perubahan sejak terjadinya kekalahan Bradley. Dikatakannya, “Itu terjadi beberapa dekade lalu, dan saya kira ada pertumbuhan dan kemajuan.”

Selain itu, rapor merah para pejabat Partai Republik selama delapan tahun terakhir ini di masa kepresidenan George W Bush dapat membuka peluang lebih besar bagi kandidat asal Partai Demokrat untuk melenggang ke Gedung Putih. Lebih dari itu, krisis di Wall Street memperburuk kredibilitas Partai Republik yang dinilai tidak becus menangani ekonomi dalam negeri.

Meski demikian, sangat mungkin bahwa jiwa rasialis warga AS membutakan mata mereka dari kenyataan yang ada. Selanjutnya, kita saksikan hasil pemilihan AS yang digelar besok; Apakah momok Bradley itu akan terwujud dalam pemilihan presiden AS. (Alireza Alatas)

(Sumber: IRIB)

Rezim Zionis Israel kembali melanggar zona udara Lebanon. Tindakan brutal rezim ini tentunya menuai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan politik dan media. Terkait hal ini, Perdana Menteri Lebanon, Fouad Siniora, menulis dua surat pengaduan mengenai brutalitas Israel, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Militer Lebanon dan Gerakan Hizbullah Lebanon dalam statemen mereka menuntut komunitas internasional supaya menindak arogansi Israel terhadap Lebanon. Ketua Bidang Hubungan Internasional, Nawaf Musawi, mengatakan, “Komunitas internasional harus memaksa Zionis Israel supaya berkomitmen dengan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1701.”

Berdasarkan data yang ada, jet-jet tempur Zionis Israel secara rata-rata melakukan pelanggaran 10 kali terhadap zona udara pada setiap harinya. Nawaf Musawi mengatakan, “Data bulanan menunjukkan bahwa pelanggaran militer Israel atas zona udara Lebanon mencapai 300 kali. Ini sama halnya bahwa Israel melanggar zona udara sebanyak sepuluh kali dalam setiap harinya.”

Nawaf Musawi juga mengkritik keras pernyataan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Terry Rod Larson yang membela Rezim Zionis Israel dan menilainya sebagai sikap untuk menyenangkan Tel Aviv. Menurutnya, Larson berupaya menjadikan perilaku Israel sejalan dengan kemauan masyarakat internasional. Tentunya, pernyataan tersebut bertentangan dengan pelanggaran atas zona udara Lebanon yang dilakukan berulangkali oleh Israel.

Setelah berakhirnya perang 33 hari, Rezim Zionis Israel berdasarkan resolusi DK PBB nomer 1701, menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon dan penghormatan atas kedaulatan negeri ini. Namun pada faktanya, Lebanon dalam tiga tahun terakhir ini terus menjadi sasaran serangan jet-jet tempur Rezim Zionis Israel. Bahkan, rezim ini tidak menghargai kedaulatan Lebanon. Setelah 22 tahun diduduki Israel, Lebanon selatan akhirnya dapat dibebaskan dari belenggu rezim ini. Pada tahun 2000, para pejuang Hizbullah Lebanon berhasil memukul mundur pasukan Israel dari Lebanon selatan. Karena kekalahan tersebut, Rezim Zionis Israel menggelar perang 33 hari untuk membalas dendam pada Hizbullah Lebanon. Ternyata upaya itu kembali dihadapkan kekalahan. Kali ini, Israel harus menanggung rasa malu lebih besar dari kekalahan sebelumnya. Zionis Israel yang disebut-sebut sebagai rezim yang mempunyai kekuatan militer di Timur Tengah, harus dipermalukan oleh sebuah gerakan Islam. Kekalahan Israel itu juga berdampak pada krisis internal rezim ini.

Di tengah kondisi seperti ini, Israel tidak bercermin diri dan berintrospeksi dengan kenyataan yang ada. Bahkan rezim ini terus menggangu Lebanon dengan menerbangkan pesawat-pesawat di zona udara negara ini. Manuver jet-jet tempur Israel yang memamerkan kekuatannya di kawasan udara Lebanon justru menunjukkan kelemahan rezim ilegal ini. Hal itu sengaja dilakukan untuk menutupi kekalahah menyakitkan dari Gerakan Hizbullah Lebanon. (Alireza Alatas)

(Sumber: IRIB)