Kembalilah ke Tanah Air!


Tuntutan Kurdi; Pekerjaan Rumah Pemerintah Baghdad
September 23, 2008, 12:50 pm
Filed under: Politik

Undang-undang pemilihan Dewan Provinsi terus dibahas di kalangan politisi Irak dan parlemen negara ini. Sidang terbaru Parlemen Irak kembali gagal mencapai konklusi, menyusul adanya perselisihan pendapat soal mekanisme pelaksanaan  pemilihan di kota Kirkuk. Kelompok Kurdi menentang penyesuaian butir keempat, pada pasal 24 yang tertera dalam undang-undang Dewan Provinsi Irak mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan Dewan Provinsi di kota Kirkuk. Terkait hal ini, kubu Sunni terbesar di Irak menuntut supaya fraksi-fraksi di Parlemen Irak  bersikap lunak untuk meratifikasi undang–undang pemilihan Dewan Provinsi di negara ini.

 

Ketua Parlemen Irak, Mahmoud Mashadani, mengajukan usulan baru soal undang-undang pemilihan Dewan Provinsi dan mekanisme pelaksanaan pemilu dewan di kota Kirkuk. Namun usulan itu berbuntut pada perdebatan antar-anggota parlemen. Dalam sidang terbaru Parlemen Irak,  tanggung jawab dan pengawasan pelaksanaaan pemilihan dewan prrovinsi menjadai topik utama yang diperdebatkan. Para anggota parlemen membahas, apakah tanggung jawab dan pengawasan itu diserahkan ke instansi provinsi yang bersangkutan di Kirkuk atau pemerintah pusat yang langsung menananganinya.

 

Suku Kurdi bersikap fanatik terhadap kota Kirkuk. Bahkan mereka menuntut kota Kirkuk supaya digabungkan ke Provinsi Kurdistan. Dengan memaparkan usulan mekanisme pelaksanaan pemilihan dewan di kota Kirkuk dan pembagian kursi parlemen dan pos-pos birokrasi  antar-warga Kurdi, Turkmen dan Arab di kawasan ini,  Aliansi Kurdi telah menghalangi proses ratifikasi undang-undang pemilihan dewan-dewan provinsi. Karena friksi tajam antarfraksi soal undang-undang pemilihan Dewan Provinsi, khususnya di kota Kirkuk, waktu pelaksanaan pemilihan dewan hingga kini, belum jelas. Menurut rencana sebelumnya, pemilihan dewan provinsi akan digelar di seluruh penjuru Irak pada bulan Oktober.

 

Sementara itu, para pejabat pusat Irak memperingatkan dampak-dampak akibat tidak terlaksananya pemilihan dewan provinsi sebelum berakhirnya tahun 2008. Sebab, kegagalan pelaksanaan pemilihan dewan provinsi sama halnya dengan meragukan legalitas dewan-dewan provinsi Irak saat ini. Tahun ini, masa tugas dewan-dewan provinsi Irak akan berakhir. Namun pada saat yang sama, kelompok-kelompok politik negara ini masih memperdebatkan undang-undang pemilihan Dewan Provinsi.

 

Belum lama ini, Ayatollah Sistani, marji terbesar di Irak, menekankan pentingnya kebijakan yang tepat soal undang-undang pemilihan dewan, yang berlandaskan pada kesepakatan bersama. Karena penangguhan pelaksanaan pemilihan dewan yang dapat merugikan proses politik di Irak,  pemerintah Baghdad sudah seharusnya segera menyelesaikan keruwetan soal undang-undang dewan melalui jalur dialog dan musyawarah. (Alireza Alatas)

 

(Sumber: IRIB)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: