Kembalilah ke Tanah Air!


Kritikan Nouri Maliki Soal UUD Irak
November 10, 2008, 12:10 pm
Filed under: Politik

Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, menyatakan bahwa undang-undang dasar Irak penuh dengan kontradiksi dan ketidakjelasan. Maliki dalam sebuah konferensi yang digelar di Baghdad mengatakan, “Undang-undang dasar Irak, dari satu sisi, menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan konstitusi negara ini. Akan tetapi dari sisi lain, undang-undang dasar negara ini pada pasal kelayakan pengambilan keputusan menyatakan bahwa provinsi dan wilayah-wilayah fideral mempunyai prioritas kelayakan mengambil keputusan di kawasan masing-masing.”

Maliki mengatakan, “Kelayakan harus dijelaskan secara gamblang dan transparan dalam undang-undang dasar negara ini.” Ditambahkannya, “Kelayakan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat harus mempunyai lingkup lebih luas dari wilayah-wilayah federal. Penandatanganan kontrak perdagangan dengan perusahaan-perusahaan asing adalah di antara wewenang pemerintah pusat, bukan wilayah federal.” Sebelumnya, sejumlah kelompok politik Irak, khususnya kelompok Ahlu Sunnah negara ini mengkritik pasal-pasal mengenai status federal di negara ini. Mereka juga menuntut pasal-pasal tersebut supaya direvisi.

Namun kali ini, kritikan tersebut tidak muncul dari mereka. Perdana Menteri Irak juga mengkritik undang-undang dasar negara ini. Kritikan terhadap poin-poin abstrak dalam undang-undang dasar Irak disampaikan oleh Nouri Maliki untuk pertama kalinnya. Pernyataan Maliki itu merupakan hasil pengalamannya setelah bertanggung jawab melaksanakan konstitusi negara ini selama tiga tahun terakhir ini.

Pengurangan wewenang pemerintah pusat Irak merupakan kebijakan pemerintah negara ini. Dalam undang-undang dasar negara ini disebutkan provinsi dan wilayah-wilayah federal didefinisikan sedemikian rupa, sehingga kawasan-kawasan itu mempunyai wewenang yang luas. Namun pada saat yang sama, masalah-masalah seperti keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan pertahanan serta kontrak-kontrak perdagangan dengan perusahaan asing harus diserahkan ke pemerintah pusat. Menurut Maliki, kelayakan pengambilan keputusan masalah-masalah tersebut adalah wewenang penuh pemerintahan pusat. Untuk itu, wilayah-wilayah federal harus mengikuti kebijakan pusat dalam masalah-masalah itu.

Para pengamat politik Irak mengatakan, kritikan Maliki itu ditujukan pada kinerja wilayah Kurdistan. Para pejabat wilayah Kurdistan diyakini mengambil langkah-langkah yang melampui batas ketetapan undang-undang dasar negara ini. Tentu saja, kebijakan mereka dikritik oleh para pejabat pemerintah pusat Irak.

Kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang dilakukan oleh Kurdistan dinilai sebagai kendala serius bagi pemerintah pusat Irak. Selain itu, terdapat sederet friksi yang cukup tajam antara Kurdistan dan pemerintah pusat Irak dalam beberapa tahun terakhir ini. Masalah bendera nasional, anggaran tahunan, dan kelompok Pishmargeh Kurdistan adalah di antara hal-hal yang diperdebatkan kedua pihak.

Mengingat fenomena politik dalam negeri Irak, pernyataan Maliki mengenai poin-poin kontradiktif dalam undang-undang dasar telah memperkuat posisi kelompok-kelompok politik yang jauh-jauh hari menghendaki revisi konstitusi negara ini. Meski revisi besar-besaran sangat sulit dilakukan, tapi kritikan atas poin-poin undang-undang dasar yang dilontarkan oleh pejabat tertinggi di badan eksekutif negara ini dapat berdampak pada melebarnya tuntutan revisi atas pasal-pasal kontroversial yang tertuang dalam undang-undang dasar negara ini.

 


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: