Kembalilah ke Tanah Air!

Setelah terjadi tarik-ulur di Senat, para senator AS akhirnya menyepakati paket ekonomi Presiden AS, Barack Obama. Kesepakatan tersebut diputuskan setelah tiga senator Partai Republik menyatakan dukungannya atas draf yang diusulkan Obama. Susan Collins, seorang senator asal Partai Republik yang menyepakati paket usulan Obama, mengatakan, “Masyarakat AS menghendaki kita supaya bekerjasama. Mereka tidak ingin melihat para wakilnya di Senat saling berkonfrontasi untuk kepentingan partai di tengah krisis ekonomi.” Partai Demokrat yang menguasai dua majelis di Kongres mampu meratifikasi paket ekonomi yang dirancangnya. Namun tak diragukan juga, formasi koalisi minoritas Partai Republik dapat menjadi kendala serius untuk meloloskan paket yang dirancang Partai Demokrat. Washington dan kubu moderat Partai Demokrat yang mengalah dan memenuhi tuntutan kelompok konservatif yang di antaranya adalah pemberlakuan keringanan pajak dalam skala luas, sangat berpengaruh menarik pandangan kelompok moderat Partai Republik.

Dalam paket ekonomi senilai 835 milyar dolar AS, 42 persen dialokasikan untuk dana keringanan pajak untuk properti dan otomotif, sedangkan 57 persen digunakan untuk investasi infrastruktur pemerintah. Dalam proses lobi di kalangan para senator, mereka telah menyepakati draf senilai lebih dari 930 milyar dolar AS. Namun paket tersebut ditentang kubu liberal Partai Demokrat yang tidak sependapat dengan kebijakan keringanan pajak. Menyusul penentangan tersebut, Senat membatasi dana 835 milyar dolar AS untuk paket ekonomi yang diusulkan Obama. Jumlah besar tersebut merupakan dana terbesar paket penyelamatan ekonomi dalam sejarah AS.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mempublikasikan data tingkat pengangguran pada bulan pertama tahun 2009. Berdasarkan laporan tersebut, 597 ribu orang kehilangan pekerjaan di bulan Januari. Dengan demikian, nilai pengangguran di AS meningkat menjadi 7,6 persen di bulan Januari. Padahal pada bulan Desember tahun 2008, nilai pengangguran di negara ini mencapai 7,2 persen. Jumlah penganggur yang mendekati angka 600 ribu dalam kurun satu bulan, disebut-sebut sebagai rekor dalam 34 tahun terakhir ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi AS berada dalam kondisi terengah-engah. Lonjakan terus-menerus nilai penggangguran di negeri Paman Sam merupakan tantangan serius pemerintah Presiden baru AS, Barack Obama. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, diprediksikan nilai pengangguran di AS akan mencapai sepuluh persen hingga penghujung tahun 2009. Hal ini akan berdampak buruk pada ekonomi AS. Dalam jangka menengah, problema sosial pun akan meliputi negeri ini. Obama berjanji akan menciptakan tiga juta lapangan kerja dalam kurun tiga tahun. Namun mengingat lonjakan nilai pengangguran di Negeri Paman Sam, Obama sepertinya tidak dapat mewujudkan slogan utamanya tersebut.

Pekan lalu, Presiden Barack Obama merekomendasikan Judd Gregg sebagai calon Menteri Perdagangan. Dengan keputusan tersebut, jumlah pejabat Partai Republik di pemerintah Partai Demokrat bertambah menjadi tiga orang. Gregg yang juga selaku Senator negara bagian New Hampshire, menerima panggilan Obama untuk bergabung dalam pemerintahannya. Gregg juga menghendaki Gubernur New Hampshire supaya merekomendasikan seorang asal Partai Republik sebagai penggantinya, sehingga format Senat tidak mengalami perubahan. Saat ini, Partai Demokrat kekurangan satu kursi untuk mencapai jumlah mayoritas mutlak, yakni 60 kursi di Senat. Dengan memanggil sejumlah pejabat Partai Republik untuk bergabung ke pemerintah, Obama berharap Partai Republik dapat bekerjasama mengatasi problema ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Jika Senat menyetujui usulan Obama, tiga departemen penting yaitu pertahanan, transportasi , dan perdagangan akan dikuasai oleh kubu Republik. Langkah Obama ini termasuk kebijakan langka dalam pemerintahan AS selama seratus tahun terakhir. Sebab, sangat jarang presiden negara itu memberikan tiga departemen penting kepada partai rivalnya. Sebelumnya, Gubernur New Mexico dari partai Demokrat, Bill Richardson merupakan pilihan pertama Obama untuk menteri perdagangan sebelum ia menunjuk Gregg. Namun, Richardson mundur di tengah penyidikan kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Akhirnya, Obama memilih senator dari kubu Republik, Judd Gregg.

Pekan lalu, Eric Holder diangkat sebagai Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman kulit hitam pertama di AS, dengan 75 suara mendukung dan 21 suara menentang. Saat ini, Holder merupakan satu-satunya menteri kulit hitam di kabinet Obama. Suara dukungan Senat atas calon menteri kehakiman itu diputuskan setelah perdebatan serius di kalangan senator selama beberapa hari. Masalah utama yang diperdebatkan para senator adalah sikapnya mengenai terorisme, mekanisme interogasi dan penyiksaan terhadap para tahanan yang diduga terlibat aksi terorisme. Pada akhirnya, mayoritas Senat mendukung Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman usulan Obama dengan syarat bahwa ia harus menghapus kebijakan penyiksaan terhadap tahanan dan water boarding. Sebelumnya, Michael Mukasy, Jaksa Agung di periode kepresidenan Bush, juga diminta berkomitmen dengan syarat tersebut sebelum disepakati oleh Senat. Saat ini, Holder mempunyai tugas berat untuk membersihkan dua instansi federal yang menerapkan metode penyiksaan terhadap para tahanan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia di penjara-penjara negara ini, khususnya Guantanamo. Jaksa Agung baru juga harus menentukan mekanisme pengadilan dan pembebasan para tahanan sebelum batas akhir masa penutupan penjara Guantanamo.

Pekan lalu, Presiden AS, Barack Obama harus mengakui kekeliruannya. Pengakuan atas kekeliruan itu dilontarkan Obama setelah terkuaknya sejumlah skandal keuangan yang melibatkan sejumlah pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai menteri. Dalam wawancaranya dengan CNN, Barack Obama mengakui kekeliruannya soal pencalonan Tom Daschle sebagai menteri. Barack Obama mengatakan bahwa penunjukan Tom Daschle memberikan pesan kepada warga AS bahwa pemerintah akan menyikapi segala penyeleweangan tanpa membedakan pejabat dan warga biasa. Meski demikian, penunjukan Tom Daschle dan Timothy Geithner mempertanyakan slogan Obama tentang transparansi pembentukan pemerintahan.

Sebelum Daschle, Timothy Geithner juga dipermasalahkan oleh Senat karena lari dari kewajiban membayar pajak. Berdasarkan sejumlah bukti yang disodorkan oleh para senator, Geithner sepanjang tahun mengalami penunggakan pajak sedikitnya 340 ribu dolar. Namun, Obama tetap mengangkat Geithner sebagai menteri keuangan yang di antara tugasnya adalah menyusun dan mengawasi penyetoran pajak. Tanpa memperhatikan skandal yang ada, Senat AS menerima pencalonan Geithner untuk mempercepat draft penyelamatan ekonomi. Seminggu kemudian, Tom Daschle yang ditunjuk sebagai menteri kesehatan juga tersandung kasus yang sama. Namun nasibnya tidak semulus Geithner. Kali ini, para senator tidak mentolerir sikap Daschle yang lari dari kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, Mantan senator dari partai Demokrat, Tom Daschle yang ditunjuk Obama sebagai menteri kesehatan mengundurkan diri. Barack Obama pun menerima pengunduran itu.

Pekan lalu, jumlah tentara AS yang melakukan bunuh diri mencapai pada titik yang sangat mengejutkan. Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan AS, jumlah pasukan yang bunuh diri sejak tahun 2004 terus meningkat. Di bulan Januari, jumlah tentara AS yang tewas di Irak dan Afghanistan lebih sedikit dibanding jumlah tentara yang bunuh diri. Saat ini, militer AS tengah melakukan investigasi soal aksi bunuh diri oleh 24 tentaranya di bulan Januari. Pada tahun 2004, 60 tentara AS di Irak dan Afghanistan melakukan aksi bunuh diri. Namun saat ini, jumlah tentara AS yang bunuh diri mencapai 24 personel dalam satu bulannya. Lamanya masa perang, kondisi sulit di pangkalan militer AS di Irak dan Afghanistan, dan problema mental adalah di antara faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah tentara AS yang bunuh diri. Laporan tersebut disampaikan di saat Presiden Obama berniat menempatkan pasukan AS ke Afghanistan dalam jumlah yang lebih besar. Mengingat meningkatnya tingkat kekerasan di Afghanistan, ada kemungkinan bahwa jumlah tentara AS yang bunuh diri akan terus meningkat pada bulan-bulan mendatang. (IRIB)

Presiden terpilih AS, Barack Obama, dan istrinya, Michelle, disambut oleh Presiden George W. Bush dan Ibu Negara Laura Bush di Gedung Putih, hari Senin. Obama dan Bush berjabat tangan, sementara istri mereka berpelukan, sebelum mereka berfoto di luar gedung eksekutif itu.

Bush kemudian membawa Obama ke Ruang Oval untuk pembicaraan pribadi yang mungkin mencakup masalah ekonomi yang gonjang-ganjing, perang Irak dan Afghanistan serta ancaman teroris. Dalam acara tersebut, Bush untuk pertama kalinya menemui Obama sejak ia terpilih sebagai presiden mendatang AS. Kunjungan presiden terpilih AS ke Gedung Puting sebelum pelantikan resmi merupakan tradisi di negeri Paman Sam. Akan tetapi tradisi tersebut dilakukan lebih cepat dari biasanya. Kunjungan Obama ke Gedung Putih itu dilakukan setelah Obama pekan lalu dipastikan sebagai presiden mendatang AS. Menanggapi dipercepatnya tradisi kunjungan presiden terpilih AS ke Gedung Putih, para pakar politik menyebut krisis saat ini sebagai alasannya.

Meski detail perundingan antara Bush dan Obama di Gedung Putih, Senin malam, tidak dipublikasikan, tapi Juru Bicara Gedung Putih menyatakan bahwa kedua pihak membahas berbagai masalah dalam negeri dan luar negeri. Sebagian besar media massa memprediksikan bahwa krisis keuangan global, perang Irak dan Afghanistan adalah topik-topik yang dibahas dalam perundingan antara presiden saat ini dan mendatang AS.

70 hari lagi, Obama akan memasuki Gedung Putih dan secara resmi mengendalikan pemerintah negeri Paman Sam. Bush pun akan menyerahkan kendalinya secara penuh kepada presiden terpilih AS. Kondisi saat ini di AS menuntut transisi kekuasaan harus dilakukan dengan cepat. Obama akan menghadapi berbagai problema sebenarnya setelah secara resmi menjabat sebagai presiden AS. Dalam 80 tahun terakhir ini, tidak ada presiden yang mempunyai tantangan sebesar Obama dalam mengendalikan pemerintahan negeri ini.

Saat ini, AS dihadapkan pada defisit anggaran, pengangguran, dan kebangkrutan. Krisis keuangan di Wall Street telah menghantarkan tingkat defisit anggaran pemerintah federal AS dan defisit neraca perdagangan hingga 1,7 trilyun dolar AS. Lebih dari itu, tingkat hutang negara melampui 11 trilyun dolar AS.

Selain problema dalam negeri, AS juga dihadapkan pada dampak kekeliruan kebijakan luar negeri Washington. Perang Irak dan Afghanistan telah menyedot biaya yang sangat besar. Kedua perang tersebut terjadi di masa kepresidenan George W. Bush. Kini, Presiden Bush ingin menjadikan Obama sebagai penerus kebijakannya. Obama berulangkali menyatakan penentangannya atas perang Irak. 70 hari lagi, Obama akan menjadi panglima tertinggi negeri Paman Sam. Saat itu, ia terpaksa akan mengendalikan perang di Irak dan Afghanistan. Masalah-masalah inilah yang membuat pertemuan antara Obama dan Bush menjadi topik utama media-media massa.

Usulan Komisi Eropa soal pelaksanaan perundingan dengan Rusia disepakati di sidang para menteri luar negeri Uni Eropa. Perundingan tersebut akan digelar dengan tujuan membahas penandatanganan kesepakatan kerjasama strategis antara Rusia dan Uni Eropa. Moskow sendiri menyambut baik perundingan tersebut.

Kesepakatan kerjasama sebelumnya antara Rusia dan Eropa telah berakhir pada bulan Desember 2007. Penandatanganan kesepakatan kerjasama baru kedua pihak dipermasalahkan sejumlah negara Eropa menyusul perselisihan politik dan ekonomi antara Moskow dan Uni Eropa dan langkah militer yang dilakukan Rusia di Georgia. Terlebih, Polandia dan Lithuania yang keduanya adalah dua negara anggota Uni Eropa menuding Rusia tidak berkomitmen dengan kesepakatan gencatan senjata usulan Uni Eropa mengenai perang Georgia. Untuk itu, kedua negara tersebut menentang perundingan dengan Rusia.

Namun setelah sejumlah pejabat Uni Eropa melobi Polandia, negara ini menganulir penentangannya atas perundingan antara Rusia dan Uni Eropa. Sementara itu, Lithuania dalam sidang Brussel tetap bersikeras menentang perundingan tersebut. Meski demikian, sikap anti pati Lithuania tidak dapat menjadi penghalang perundingan Uni Eropa dan Rusia. Akan tetapi dari sisi politik, friksi internal antaranggota Uni Eropa menjadi catatan tersendiri.

Sederet masalah seperti perluasan wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), penempatan sistem anti-rudal AS di Eropa Timur, kemerdekaan Kosovo, serta hubungan Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan Rusia, adalah di antara kendala-kendala serius antara Rusia dan Uni Eropa, yang membuat kedua pihak tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah sejak runtuhnya Uni Soviet hingga kini. Meski demikian, Uni Eropa dan Rusia tidak dapat mengesampingkan kepentingan masing-masing. Sebab, Rusia masih diakui sebagai negara adidaya di sektor militer dan nuklir. Tentu saja, pengucilan terhadap Rusia sama halnya dengan instabilitas di Uni Eropa. Selain itu, Rusia juga memasok 40 persen kebutuhan energi Eropa.

Di tengah kondisi seperti ini, Eropa cenderung menyelesaikan berbagai masalah malalui perundingan dengan Rusia. Ini merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa adalah mitra bisnis terbesar bagi Rusia. Dengan menjalin hubungan dengan Uni Eropa, Moskow berupaya memainkan peran penting dalam perimbangan internasional di benua Eropa.

Memperhatikan peta politik tersebut, para pemimpin tinggi Rusia dan Uni Eropa tidak mempunyai solusi lain kecuali melakukan perundingan, yang menurut rencana akan digelar di Perancis, tanggal 14 November. Perundingan tersebut akan membahas krisis keuangan global menjelang pelaksanaan sidang kelompok 20 di Washington.

Pada intinya, Rusia dan Uni Eropa berupaya akan menjaga kepentingan masing-masing, mengingat kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain. Tentunya, perkembangan hubungan antara Rusia dan Uni Eropa bergantung pada konsensus 27 negara anggota organisasi ini.

Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Ali Larijani, di hadapan para wartawan, hari Ahad, menyatakan bahwa masyarakat internasional mengharapkan Obama dapat mengubah kekeliruan-kekeliruan AS. Larijani menyebut hasil pemilu AS dengan kemenangan Barack Obama sebagai suara untuk slogan perubahan politik di AS. Dikatakannya, “Jika Obama mereaksi positif suara para pemilihnya, ia harus memperhatikan secara detail kondisi kawasan dan kekeliruan-kekeliruan Washington.”

Menurut para pengamat politik, menelaah kembali faktor dan sumber problema AS bukan lah sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan bagi Obama. Problema AS dari sisi kebijakan luar negeri dapat dilihat dari kegagalan strategi Timur Tengah Besar versi Presiden George Bush yang kini dihadapkan pada jalan buntu di Irak dan Afghanistan. Pada saat yang sama, perkembangan Timur Tengah mencerminkan politik standar ganda AS di kancah internasional. Fenomena itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dunia.

Mengingat kebijakan buruk AS di Timur Tengah, slogan perubahan yang digemborkan Obama dalam kampanyenya  sangatlah tepat bagi masyarakat AS. Hal itulah yang membuat warga negara ini melirik Obama ketimbang rivalnya, John McCain. Warga AS menghendaki perubahan mendasar kebijakan dalam dan luar negeri Washington. Suara yang diberikan kepada Obama dapat diartikan sebagai refleksi tuntutan rakyat AS.

Terlepas dari itu semua, siapapun yang menjadi presiden AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menyadari bahwa jalan yang ditempuh pemerintahan saat ini akan menghantarkan AS ke arah kegagalan. Pada dasarnya, jalan buntu tersebut dapat dikatakan sebagai kegagalan unilateralisme AS di kancah internasional. Berdasarkan pengalaman tersebut, Obama diharapkan akan mengendalikan pemerintahan AS dengan mengambil kebijakan-kebijakan baru.

Sementara itu, para pengamat politik berpendapat, pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Partai Demokrat dan Partai Republik tidak mempunyai perbedaan mendasar. Perubahan mungkin dapat dirasakan pada kebijakan dalam negeri, sedangkan kebijakan luar negeri dua partai besar AS dapat diumpamakan dengan setali tiga uang.

Mengingat problema dan krisis AS yang mendunia, kebijakan luar negeri AS diharapkan dapat berubah sesuai dengan tuntutan realita. Dengan demikian, perubahan kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai tuntutan yang sudah diprediksikan. Sebab, Gedung Putih tidak mempunyai jalan lain kecuali mengubah kebijakan luar negerinya.

Meski analisa ini tidak terbatas pada Obama saja , tapi apakah presiden Afro-Amerika ini dapat menggunakan peluang itu dengan baik? Pada dasarnya, pernyataan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, terkait kebijakan luar negeri AS mengisyaratkan kendala-kendala  AS yang  merupakan ulah para pejabat AS sendiri. Jika kebijakan-kebijakan luar negeri AS ditelaah kembali secara detail, akan disimpulkan bahwa perubahan strategi harus menjadi acuan kebijakan negara ini. Dengan demikian, perubahan kebijakan AS tidak sebatas taktik atauk kosmetik semata. Bisakah Obama melakukannya?!!!  

Komisi Tinggi Pemilu Irak menentukan waktu pelaksanaan pemilihan dewan-dewan provinsi Irak pada tanggal 31 Januari 2009. Selain tiga provinsi di Kurdistan dan Provinsi Tamim yang berpusat di Kirkuk, pemilihan dewan-dewan provinsi akan digelar secara serentak di 14 provinsi Irak. Qasem Al-Aboudi, seorang pejabat Komisi Tinggi Pemilu Irak mengatakan, “Kampanye pemilu akan digelar dari akhir bulan ini atau awal bulan depan hingga dua bulan kemudian.”

Pendaftaran kandidat pemilihan dewan-dewan provinsi di Irak sudah dimulai sejak satu bulan lalu. Berdasarkan data yang diumumkan Komisi Tinggi Pemilihan Irak, 401 organisasi, hingga kini, mendaftarkan nama mereka untuk ikut serta dalam pemilihan dewan-dewan provinsi di negara ini. 36 organisasi politik terdaftar sebagai kelompok-kelompok aliansi, sedangkan 365 lainnya tercantum sebagai kelompok-kelompok independen.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, para marja dan pemimpin kelompok-kelompok politik Irak secara kompak mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dewan-dewan provinsi dan menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan tersebut.

Di tengah persiapan pemilihan dewan-dewan provinsi di Irak, sejumlah kelompok Kristen memprotes masalah penghapusan butir ke-50 undang-undang pemilihan yang isinya menjelaskan jatah minoritas. Ayatollah Sistani, marja Syiah di Irak, mengingatkan para pejabat Irak supaya menjaga hak-hak kelompok minoritas dalam undang-undang pemilu di Irak.

Terkait hal ini, Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, menjanjikan pelaksanaan pemilihan dewan-dewan provinsi di Irak secara damai dan aman dengan memperhatikan hak seluruh kelompok politik,agama dan suku.

Saat ini, upaya para pejabat dan para pemimpin politik terfokus pada persiapan pemilihan yang melibatkan seluruh kelompok di negeri ini. Sejumlah kelompok Ahlu Sunnah pada pemilihan sebelumnya telah melakukan aksi boikot. Namun pada pemilihan kali ini, sederet indikasi menunjukkan bahwa mereka akan ikut meramaikan pemilihan dewan-dewan provinsi Irak.

Kesiapan kelompok-kelompok politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan dewan-dewan provinsi Irak mencerminkan kesadaran rakyat negeri atas pentingnya peningkatan proses pembangunan politik bagi seluruh warga Irak. Kondisi politik Irak yang membaik diharapkan dapat menumumbuhkan solidaritas bangsa ini yang lebih tangguh, sehingga pasukan pendudukan tidak mempunyai alasan untuk bercokol di negeri kaya minyak ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasukan pendudukan di Irak adalah penyebab utama instabilitas di negeri Kisah 1001 Malam.

Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, menyatakan bahwa undang-undang dasar Irak penuh dengan kontradiksi dan ketidakjelasan. Maliki dalam sebuah konferensi yang digelar di Baghdad mengatakan, “Undang-undang dasar Irak, dari satu sisi, menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjaga kedaulatan dan konstitusi negara ini. Akan tetapi dari sisi lain, undang-undang dasar negara ini pada pasal kelayakan pengambilan keputusan menyatakan bahwa provinsi dan wilayah-wilayah fideral mempunyai prioritas kelayakan mengambil keputusan di kawasan masing-masing.”

Maliki mengatakan, “Kelayakan harus dijelaskan secara gamblang dan transparan dalam undang-undang dasar negara ini.” Ditambahkannya, “Kelayakan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat harus mempunyai lingkup lebih luas dari wilayah-wilayah federal. Penandatanganan kontrak perdagangan dengan perusahaan-perusahaan asing adalah di antara wewenang pemerintah pusat, bukan wilayah federal.” Sebelumnya, sejumlah kelompok politik Irak, khususnya kelompok Ahlu Sunnah negara ini mengkritik pasal-pasal mengenai status federal di negara ini. Mereka juga menuntut pasal-pasal tersebut supaya direvisi.

Namun kali ini, kritikan tersebut tidak muncul dari mereka. Perdana Menteri Irak juga mengkritik undang-undang dasar negara ini. Kritikan terhadap poin-poin abstrak dalam undang-undang dasar Irak disampaikan oleh Nouri Maliki untuk pertama kalinnya. Pernyataan Maliki itu merupakan hasil pengalamannya setelah bertanggung jawab melaksanakan konstitusi negara ini selama tiga tahun terakhir ini.

Pengurangan wewenang pemerintah pusat Irak merupakan kebijakan pemerintah negara ini. Dalam undang-undang dasar negara ini disebutkan provinsi dan wilayah-wilayah federal didefinisikan sedemikian rupa, sehingga kawasan-kawasan itu mempunyai wewenang yang luas. Namun pada saat yang sama, masalah-masalah seperti keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan pertahanan serta kontrak-kontrak perdagangan dengan perusahaan asing harus diserahkan ke pemerintah pusat. Menurut Maliki, kelayakan pengambilan keputusan masalah-masalah tersebut adalah wewenang penuh pemerintahan pusat. Untuk itu, wilayah-wilayah federal harus mengikuti kebijakan pusat dalam masalah-masalah itu.

Para pengamat politik Irak mengatakan, kritikan Maliki itu ditujukan pada kinerja wilayah Kurdistan. Para pejabat wilayah Kurdistan diyakini mengambil langkah-langkah yang melampui batas ketetapan undang-undang dasar negara ini. Tentu saja, kebijakan mereka dikritik oleh para pejabat pemerintah pusat Irak.

Kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang dilakukan oleh Kurdistan dinilai sebagai kendala serius bagi pemerintah pusat Irak. Selain itu, terdapat sederet friksi yang cukup tajam antara Kurdistan dan pemerintah pusat Irak dalam beberapa tahun terakhir ini. Masalah bendera nasional, anggaran tahunan, dan kelompok Pishmargeh Kurdistan adalah di antara hal-hal yang diperdebatkan kedua pihak.

Mengingat fenomena politik dalam negeri Irak, pernyataan Maliki mengenai poin-poin kontradiktif dalam undang-undang dasar telah memperkuat posisi kelompok-kelompok politik yang jauh-jauh hari menghendaki revisi konstitusi negara ini. Meski revisi besar-besaran sangat sulit dilakukan, tapi kritikan atas poin-poin undang-undang dasar yang dilontarkan oleh pejabat tertinggi di badan eksekutif negara ini dapat berdampak pada melebarnya tuntutan revisi atas pasal-pasal kontroversial yang tertuang dalam undang-undang dasar negara ini.

Polisi Mesir terus menangkap para anggota Ikhwanul Muslimin. Belum lama ini, 25 pendukung Ikhwanul Muslimin ditangkap polisi negara ini di Delta Nil. Pembela hukum kelompok Ikhwanul Muslimin, Abdul Munim Abdul Maqsoud, membenarkan penangkapan atas 25 pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin, dan mengatakan, “Mereka yang ditangkap adalah warga biasa yang ingin bertemu dengan Farid Esmail, seorang anggota perlemen Mesir yang didukung kelompok Ikhwanul Muslimin.” Dikatakannya, para pendukung Ikhwanul Mulsimin ditangkap polisi setempat saat menyampaikan problema mereka kepada anggota parlemen tersebut.

Pemerintah Mesir menangkap para pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin dengan tudingan melakukan tindakan anti-stabilitas dan keamanan di negeri ini. Namun pada faktanya, pemerintah Kairo tengah membatasi aktivitas kelompok Ikhwanul Muslimin.

Pada tahun 2005, para anggota parlemen yang didukung Ikhwanul Muslimin dapat menguasai seperlima kursi legislatif negara ini. Sejak tahun itu, pemerintah Kairo lebih merepresi kelompok Ikhwanul Muslimin. Para pejabat pemerintah sangat khawatir akan perkembangan dan popularitas Ikhawanul Muslimin di kampus-kampus. Pemerintah pun kehabisan akal untuk mencegah perkembangan Ikhwanul Muslimin di negara ini. Polisi pun dikerahkan untuk menangkapi para anggota Ikhwanul Muslimin.

Meski pemerintah Mesir membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin pada tahun 1965, tapi pengaruh kelompok ini terus menyebar di seluruh negara ini. Pemerintah Kairo pun tidak mempunyai jalan lain kecuali menunjukkan sikap toleransi terhadap kelompok ini.

Kelompok Ikhwanul Muslimin melakukan aktivitas sosial di kalangan kelas menengah dan bawah. Dengan cara itu, kelompok ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Selain itu, posisi spesial Ikhwanul Muslimin di kalangan kelompok buruh dan mahasiswa mendongkrak popularitas kelompok ini di negeri Piramida.

Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah Mesir selain meletakkan undang-undang yang berfungsi membatasi aktivitas partai-partai, juga melontarkan serangkaian tudingan yang tak berdasar terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin. Melalui cara ini, pemerintah setempat melakukan penangkapan besar-besaran atas para anggota dan pendukung kelompok Islam yang tertua di negeri Piramida ini.

Sementara itu, hasil pemilihan parlemen pada tahun 2005 yang pada akhirnya, 88 kursi dapat diraih oleh para wakil dukungan Ikhwanul Muslimin, menunjukkan arah dan kecenderungan sebenarnya masyarakat Mesir, meski mereka ditekan oleh pemerintah negara ini.

Barack Obama, akhirnya, terpilih menjadi presiden ke-44 AS di tengah badai krisis finansial yang melanda negara adidaya itu. Dalam kondisi seperti ini, Obama menyatakan akan memprioritaskan penanganan krisis ekonomi dalam pemerintahannya. Dalam konferesi pers perdana setelah dipastikan menang dalam pemilihan presiden AS, Obama mengatakan, “Mengesampingkan masalah partai, politik dan bekerjasama dengan pihak lain adalah prasyarat utama untuk menyelesaikan problema dan krisis saat ini yang menimpa AS.” Presiden terpilih AS itu juga mengakui bahwa krisis saat ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Pernyataan Obama itu disampaikan bersamaan dengan dipublikasikannya data baru pengangguran di negara ini. Berdasarkan data terbaru Departemen Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran di negara ini meningkat hingga sepuluh juta warga. Data itu menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 1994. Sejumlah analisa menyebutkan bahwa tingkat pengangguran yang terus meningkat disebabkan hilangnya peluang kerja dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebagian besar para pakar ekonomi memperingatkan bahwa AS akan dihadapkan pada gelombang besar pengangguran dan matinya industri bila krisis di Wall Street menjalar ke sektor produksi.

Di tengah kondisi seperti ini, jabatan presiden AS bagi Obama dan Partai Demokrat sangatlah sulit. Bahkan para pengamat politik mengatakan, realita pahit krisis ekonomi di negeri ini akan lebih nampak setelah hiruk pikuk kemenangan Obama mereda. Terlebih, para kandidat presiden AS dalam kampanye pemilu tahun ini bersaing sedemikian rupa sehingga harapan pada presiden mendatang AS telah mencapai puncaknya. Obama dalam kampanyenya hingga menjelang pelaksanaan pemilihan presiden, terus menjanjikan perubahan politik dalam dan luar negeri AS. Slogan perubahan inilah yang menyedot jutaaan warga AS untuk mendukung Partai Demokrat yang kemudian menghantarkan Obama ke Gedung Putih.

Namun setelah pelaksanaan pemilihan presiden, Obama kini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang panjang untuk melakukan perubahan kebijakan, khususnya penangangan krisis di negeri ini. Sementara itu, dana tidak tersedia di kas negara. Kini, Obama dihadapkan pada defisit bujet ribuan milyar dolar, penurunan neraca perdagangan 800 milyar dolar AS dan hutang negara sebesar 11 trilyun dolar AS.

Para pengamat ekonomi berpendapat bahwa program penyelamatan ekonomi 700 milyar dolar AS tidak dapat mengakhiri krisis ekonomi terberat dalam 80 tahun terakahir ini. Berlanjutnya proses anjloknya saham Wall Street setelah ratifikasi dana penyelamatan ekonomi 700 milyar dolar AS mencerminkan fakta yang ada. Ternyata, kucuran dana sebesar itu belum bisa menyelesaikan problema ekonomi negara ini.

Di tengah kondisi sulit seperti ini, mampukah Obama menghadirkan janji-janjinya semasa kampanye, Change We Can Believe ?!!!

Penasehat Keamanan Nasional Irak, Mowafaq Al-Rabei, membenarkan bahwa AS telah menjawab usulan-usulan Irak tentang nota kesepakatan keamanan. Al-Rabei mengatakan, “Washington telah menjawab revisi usulan Baghdad soal nota kesepakatan keamanan dengan tidak memperpanjang penempatan pasukan AS di Irak setelah tahun 2011.” Menurut rencana, jawaban AS itu akan diserahkan para pemimpin partai politik Irak.

Kekebalan hukum para tentara dan karyawan AS di Irak serta penarikan mundur pasukan dari Irak merupakan dua topik yang secara serius diperselisihkan Baghdad dan Washington. Menurut Baghdad, kekebalan hukum warga AS dinilai sebagai hal yang bertentangan dengan kedaulatan dan independensi Irak. Sementara itu, Washington sebelumnya bersikeras mencantumkan poin tersebut dalam perjanjian keamanan Irak-AS. Bahkan Gedung Putih tidak bersedia merevisi perjanjian tersebut.

Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa AS tidak dapat membendung arus penentangan dari dalam Irak dan kekompakan para pejabat negeri Kisah 1001 Malam. Juru Bicara Departemen Pertahanan AS (Pentagon), Brian Whitman, menyebut positif jawaban AS kepada Irak dan mengatakan, “Bagi kami, perundingan telah berakhir.” Menanggapi pernyataan ini, Juru Bicara Pemerintah Irak, Al Al-Dabbagh mengatakan, “Pada akhirnya, parlemen Irak akan mengambil keputusan menyetujui atau menentang perjanjian keamanan Baghdad-Washington.”

Menurut para analis politik, jawaban Washington mengenai penempatan pasukan AS di Irak yang tidak diperpanjang setelah tahun 2011 dapat dikatakan sebagai indikasi kegagalan AS di negeri Kisah 1001 Malam. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, tanggal 31 Desember adalah waktu terakhir bagi pasukan AS di Irak. Kelompok neo-konservatif AS dan para pendukung Bush sepertinya tengah menguji langkah-langkah baru untuk mengakhiri perjanjian keamanan Baghdad-Washington sebelum akhir tahun ini.

Mengingat penentangan luas di dalam negeri Irak sendiri, AS tidak mempunyai jalan lain kecuali menunjukkan sikap toleran atas revisi perjanjian yang diusulkan pemerintah Irak. Meski jawaban detail AS atas usulan Irak belum dipublikasikan, tapi penentangan luas dan demonstrasi rakyat Irak menunjukkan bahwa bangsa ini sama sekali tidak mempercayai pemerintah AS. Mereka menilai perjanjian keamanan Baghdad-Washington sebagai upaya hegemoni AS atas Irak semata.

Hari Jumat, ratusan ribu warga Irak setelah menunaikan shalat Jumat (7/11) kembali menggelar unjuk rasa di Baghdad. Dalam demontrasi tersebut, warga Irak mengecam berlanjutnya pendudukan AS dan menentang perjanjian keamanan Washington-Baghdad.

Berbeda dengan reaksi pemimpin-pemimpin dunia atas kemenangan Senator Barack Obama dalam pemilu presiden AS ke-56, Presiden Rusia, Dmitry Medvedev cenderung bersikap pasif dalam menyikapi kemenangan kandidat presiden Demokrat. Bahkan, ia dalam pidatonya di Dewan Federal Rusia tidak mengucapkan selamat kepada Obama. Sikap Medvedev itu menunjukkan bahwa Kremlin tidak mempedulikan siapapun yang menjadi presiden AS. Bagi Medvedev, sederet problema AS dengan Rusia harus dapat diselesaikan oleh presiden baru negara ini.

Pemilihan waktu pidato tahunan Medvedev diperhitungkan sedemikian rupa. Setelah Obama diumumkan sebagai presiden mendatang AS, Medvedev dalam pidatonya secara tidak langsung memulai diplomasinya dengan pemerintah baru AS dan menyatakan bahwa Moskow tidak akan menganulir kebijakannya soal sistem pertahanan rudal AS.Medvedev secara blak-blakan mengatakan, “Rusia akan menempatkan sistem rudal Iskander di kawasan Kaliningrad untuk menghadapi ancaman sistem pertahanan rudal AS.” Langkah ini sengaja dilakukan oleh Medvedev sehingga pemerintah baru AS tidak melakukan kekeliruan pemerintah sebelumnya.

Pada bulan Agaustus, Medvedev menyatakan bahwa negaranya akan mengambil langkah militer untuk mereaksi sistem pertahanan AS. Disamping itu, Moskow juga menuntut perundingan dengan AS dan kesepakatan baru untuk mengurangi hulu ledak nuklir kedua negara. Berdasarkan laporan tersebut, masa kontrak sebelumnya antara Rusia dan AS akan berakhir pada bulan Desember.

Masih mengenai hubungan AS dan Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dalam pernyataannya setelah pengumuman kemenangan Obama, mengimbau presiden baru supaya serius mengendalikan senjata nuklir AS. Sebab, hal itu bersangkutan dengan stabilitas dan keamanan dunia.

Belum lama ini, Medvedev dalam pidatonya menyebut penandatanganan kontrak baru antara Rusia dan AS sebagai langkah yang penting. Dikatakannya, segala kesepakatan mengenai pengurangan senjata nuklir AS dan Rusia harus tertuang dalam kontrak. Medvedev dalam pidatonya, hari Kamis, menyatakan bahwa Moskow menanti reaksi positif dari Washington.

Pada dasarnya, Presiden Rusia telah menyerahkan tanggung jawab hubungan baru antara Moskow dan Washington kepada para pejabat pemerintah baru AS yang 77 hari lagi menginjakkan kaki mereka ke Gedung Putih. Dalam pidatonya, Medvedev juga mengharapkan sejawat barunya dari AS dapat melakukan hubungan optimal dengan Rusia.

Pada intinya, Medvedev sudah menyampaikan kerangka kebijakan luar negeri Rusia sebelum Obama menentukan prioritas kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, Rusia telah memulai diplomasi barunya lebih dahulu dari Obama.